Karya itu
banyak macamnya, ada yang terlihat, ada yang terasa, ada yang terlihat dan
terasa. Lalu jika terjun ke Politik, karyanya dalam bentuk apa?
Politik selama
ini lekat dengan hal-hal pragmatis, entah yang berkait kepentingan kekuasaan,
jabatan, atau ekonomi. Karena itulah, selalu riuh dan ramai. Isu politik yang
sering muncul ke media, kadang lebih dramatik dari sinetron paling dramatik
yang pernah kita tonton.
Dalam kajian
politik, kita mengenal istilah politik praktis. Politik yang secara tajam
menuju jantung kekuasaan. Entah kekuasaan dalam konteks legislatif ataupun
eksekutif. Namun kita juga mengenal istilah politik vertikal dan politik
horisontal. Politik horisontal, adalah politik yang tidak secara langsung
berkaitan dengan kekuasaan.
Selama ini
kita mengira politik hanya terpusat pada arena Pilkada atau Pemilu. Itu memang
yang terlihat, dan jelas arahnya. Makanya disebut praktis. Mereka yang akhirnya
mendapatkan jabatan politik, akan memegang kekuasaan. Kekuasaan yang dipegang
inilah yang harusnya menjadi karya besar.
Misalkan,
memiliki jabatan sebagai Walikota atau Bupati, dia punya kesempatan mengelola
APBD. Memang besaran tiap daerah tidak sama, bergantung pendapatan asli daerah
tersebut, namun besaran APBD selalu lebih besar dari aset orang paling kaya di
daerah itu.
Sebut saja
dalam sebuah daerah, orang terkaya memiliki aset sekitar 100 milliar. Jumlah aset
Pemkot atau Pemkab, beserta jumlah APBD, belum lagi dana diluar APBD, pasti
jauh lebih besar.
Kekuasaan lain
seperti misalkan menerbitkan ijin usaha. Bisa saja Pemda setempat menolak semua
ijin usaha yang sudah dijalankan oleh BUMD, untuk meminimalisir persaingan.
Sehingga BUMD setempat mendapatkan laba yang besar.
Punya posisi
politik, apalagi sekelas pemimpin eksekutif, punya kesempatan besar
mendistribusikan anggaran untuk kepentingan masyarakat, yang tidak mungkin
terwakili individu berapapun aset kekayaannya.
Anggaran
tersebut didistribusikan dalam berbagai program, yang tidak hanya untuk jangka
pendek, namun jangka panjang, bersifat sistemik. Makanya, banyak sekali yang
masuk dalam arena politik, mengingat begitu “basah’-nya lahan yang hendak
digarap.
Kita
bayangkan, andai politik dikuasahi oleh orang serakah, betapa besar kemungkinan
kerusakan. Memang ada lembaga penegak hukum yang bisa menindak setiap kesalahan
yang dilakukan pejabat publik, namun kemampuannya pun terbatas. Belum lagi
bilamana, pucuk pimpinan lembaga penegak hukum tersebut punya hubungan mesra dengan
yang lagi berkuasa.
Sebagai sebuah
jabatan, berpolitik memungkinkan untuk berbuat banyak hal, dalam rangka
kesejahteraan sosial. Meski godaannya besar, hantamannya pun juga besar, karena
banyak yang menginginkannya. []
1 April 2017
A Fahrizal Aziz
No comments:
Post a Comment