 |
| Jonru ditahan |
Tepatnya pada
pilpres 2014, nama Jonru Ginting mendadak viral. Ia tidak begitu dikenal
sebelumnya, berbeda dengan Jokowi yang sudah ngetrend sejak masih
menjadi Walikota Solo, dan kemudian bisa memenangi Pilgub DKI Jakarta
mengalahkan petahana Fauzi Bowo. Tambah populer lagi ketika Jokowi mengalahkan
Prabowo Subianto yang bisa disebut tokoh besar di negeri ini. Lantas bagaimana
Jonru bisa seterkenal ini?
Sebelum
digitalisasi merebak, sebelum internet dengan mudahnya diakses, plus maraknya
sosial media, kepopuleran orang dan berikut kepakarannya, sangatlah terukur. Mereka
yang bisa tampil di media, kalau bukan artis, pastilah pejabat publik. Sebab
media tentu memilah narasumber atau pengisi acara, berdasar latar belakang
keahliannya.
Mereka yang
tulisannya muncul di koran atau majalah, terutama yang berkait dengan
permasalahan publik, pastilah para ahli, akademisi, yang jelas rekam jejak
keilmuannya. Tidak bisa sembarangan. Bahkan wartawan senior yang kemudian
menjadi kolomnis, itupun membidik realitas secara general, tidak
kongkrit-solutif layaknya akademisi. Karena itulah yang muncul ke permukaan,
benar-benar yang bisa dipertanggung jawabkan.
Karena
sekarang wilayah publik tidak lagi ada pembatasan, tidak lagi ada semacam
“hirarkis keahlian”, maka orang bisa mengomentari banyak hal sekehendak
hatinya. Tanpa perlu menengok keahliannya. Ini jelas sangat bertentangan dengan
sikap kehati-hatian para Ulama terdahulu, yang tidak lekas menjawab atau
mengomentari sesuatu hal, sebelum ia memahami.
Bahkan dalam
kondisi tertentu, orang yang kita kira sangat ahli, sangat cerdas, justru sering
menjawab tidak tahu, atau memberikan kesempatan yang lebih ahli untuk menjawab,
karena ia takut jawabannya salah dan kemudian diikuti, sehingga banyak yang
terperosok.
Masalahnya,
era sosial media membuat orang merasa ahli dalam berbagai hal, dan tidak perlu
mengukur tingkat keahlian, referensi yang jelas, sampai fakta-fakta lain yang
seharusnya juga menjadi pertimbangan. Begitu pun dalam menyerap informasi, hal
yang sekilas bombastis dengan gampangnya dipercaya.
Dalam konteks
akademik, rekam jejak seseorang bisa dilihat dari gelar akademik. Namun jika
gelar akademik tidak selalu menyakinkan, bisa dilihat dari karya tulis yang
dihasilkan, dari berbagai tema yang ia potret dan diracik dalam sebuah opini
yang ciamik nan mencerahkan.
Pendapat yang
disampaikan oleh ahlinya, akan membawa pada gerbang pemahaman yang lebih mendalam,
reflektif, dan mungkin pada tahap solutif. Namun sebaliknya, pendapat yang
diutarakan serampangan saja, justru menimbulkan purbasangka, melecut emosi, dan
tengkar sana sini tanpa mengerti apa yang sebenarnya tengah dicari. Pendapat
semacam itu bisa melahirkan sinisme, atau pada tahap tertentu memicu reaksi
yang tak berkesadaran.
Bahkan sekelas
wartawan senior, yang kaya pengalaman di lapangan, bertemu banyak orang dari
berbagai latar belakang, dalam setiap kolom yang ia sajikan, sifatnya sangat general,
karena secara sadar ia seorang generalis, bukan spesialis. Lantas bagaimana
dengan kita, khususnya saya yang hanya main-main google dan sosial media? ini
tentu menjadi pelajaran bersama.
Bahwa kita
harus senantiasa menghargai pendapat para ahli, sebelum mengemukakan pendapat
sendiri. Bahwa kita harus lebih hati-hati, sebelum akhirnya sikat sana sini,
yang ujungnya dilaporkan polisi, dan mendekam di jeruji besi. Jangan bandingkan
orang semacam ini dengan Buya Hamka atau Pramoedya Ananta Toer, duh jelas jauh
sekali bedanya.
Jonru yang
kemarin ditetapkan menjadi tersangka, karena dinilai melanggar UU ITE tentang
informasi dan transaksi elektronik, menjadi perbicangan luas dimana-mana. Entah
bagaimana mulanya, sehingga Jonru sangat lekat dengan sikapnya mengkritisi
Presiden Jokowi, entah saat masih kampanye, sampai hari-hari ini. Padahal ada
banyak yang kritis terhadap Jokowi, namun tidak ada yang seterkenal Jonru.
Namun kritik
biasanya bersifat korektif. Maka itu sangat dibutuhkan. Misalkan, seorang ahli
ekonomi mengkritik kebijakan ekonomi Pemerintah, dalam rangka memberikan
koreksi dan alternatif solusi. Ahli-ahli yang lain memberikan kritik dalam
rangka memberikan masukan konstruktif, dan sekaligus mengingatkan jika ada
kebijakan yang keliru. Dalam konteks ini, kritik sangatlah dibutuhkan
Pemerintah.
Hal-hal
kritis-strategis ini barangkali tidak kita dapati dalam setiap postingan Jonru,
sehingga orang lain mendapatkan justifikasi untuk melaporkannya ke polisi.
Entah mulai dari mempertanyakan Orang tua Presiden, menanggapi isu PKI, sampai
hal-hal lain yang lebih tepat disebut sinis, daripada kritik yang berasal dari
penalaran kritis.
Itulah kenapa,
dalam konteks argumentasi publik, Jonru sama sekali tidak menawarkan solusi,
dan justru semakin memperkeruh suasana. Saat Presiden tengah sibuk bekerja,
keluar masuk daerah guna memantau proyek Pemerintah, ia masih saja
mempertanyakan asal usul, orang tua, sampai hal-hal lain yang seharusnya tidak
lagi dipertanyakan, dan malah bisa membuat pengikutnya, yang tentu adalah warga
Indonesia, makin tidak percaya dengan Presidennya.
Namun jangan
pula membabi buta menyalahkan Jonru, sebab banyak juga orang yang mungkin
sepertinya, tapi tidak mau nampak ke permukaan. Mereka kemudian “meminjam
Jonru” untuk melampiaskannya. Maka semakin banyak yang membagikan, tapi tetap
Jonru yang dikedepankan. Itulah yang membuat kenapa Jonru bisa sangat terkenal
saat ini. Bukan karena kepakaran, tapi karena ia mewakili publik yang kontra
dengan Presiden, tapi tak mau berurusan dengan hal-hal rumit. Maka lebih aman
membagikan postingan Jonru saja.
Selain juga,
popularitas Jonru saat ini tidak akan terjadi, kalau tidak berkaitan dengan
Jokowi. Sebab Jokowi figur yang terkenal, maka namanya pun juga ikut terkenal.
Anda bayangkan jika waktu itu obyek kritik Jonru adalah tukang sapu jalanan,
tentu namanya tidak terangkat seperti sekarang ini.
Karena pada
akhirnya ia memiliki banyak pengikut, maka pada sisi lain, pengunjung website
sampai barang-barang yang ia jual juga terpromosikan lebih luas. Entah
bagaimana melihat keadaan ini, tapi Jonru patut berterima kasih juga dengan
Jokowi. Sementara nama Jokowi tergerus, ia makin leluasa meningkatkan
pundi-pundi, diundang sana sini, sampai berpromosi.
Ini tentu
tidak etis, namun kita berharap Pemerintah, khususnya Jokowi bisa memaafkan
Jonru, sebab jeruji besi tidak justru menjadi solusi. Jonru pun bisa menjadi
pembelajaran bagi kita semua, agar lebih hati-hati lagi beropini di sosial
media. []
Blitar, 30
September 2017
Ahmad Fahrizal
Aziz
tulisan ini juga bisa dibaca di https://www.qureta.com/post/belajar-dari-jonru
No comments:
Post a Comment