Disparitas Politik Muhammadiyah : Kebangsaan Atau Kekuasaan

"Saudara-saudara, saya usulken: Kalau kita mencari demokrasi, hendaknya bukan demokrasi barat, tetapi permusyawaratan yang memberi hidup, yakni politiek economische democratie yang mampu mendatangkan kesejahteraan sosial !

Rakyat Indonesia sudah lama bicara tentang hal ini.

Apakah yang dimaksud dengan Ratu Adil ? Yang dimakksud dengan faham Ratu Adil, ialah sociale rechtvaardigheid.

Rakyat ingin sejahtera. Rakyat yang tadinya merasa dirinya kurang makan, kurang pakaian, menciptakan dunia-baru yang di dalamnya ada keadilan di bawah pimpinan Ratu Adil...."

-Petikan Pidato Ir. Soekarno di Depan sidang BPUPKI, 1 Juni 1945)

___________________

MUHAMMADIYAH berpandangan bahwa NKRI bukan harga mati yang tidak bisa diubah, tapi juga bukan bentuk yang setiap saat bisa diganti, tanpa mengindahkan kaidah dan tatakrama kehidupan berbangsa dan bernegara, karena faktor kepentingan ideologi kelompok dan manhaj tertentu. MUHAMMADIYAH berdiri kokoh menjaga dan berpegang teguh pada perjanjian luhur itu sebagai daarul ahdy was syahadah sebelum ada perjanjian luhur baru yang mengubah. Darul ahdy was syahadah adalah sebentuk pengakuan daulat negara yang dijunjung tinggi sebagai hasil kesepakatan bersama.

Politik kebangsaan MUHAMMADIYAH berpihak kepada kesejahteraan rakyat, philosophsche groundslagh tentang pandangan hidup ke umatan yang mengedepankan ke bersamaan, cinta tanah air dan merawat kebhinekaan. Dan berihktiar mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. MUHAMMADIYAH ada diantaranya menjadi pilar penting yang menggawangi.

Pandangan politik kebangsaan MUHAMMADIYAH tercermin dalam konsep Daarul Ahdy Wa Syahadah, negara sebagai perjanjian luhur tempat beribadah. Sepanjang perjanjian luhur belum dibatalkan maka MUHAMMADIYAH ada dalam ikatan teologis. Maka mengganti bentuk negara juga harus melalui mekanisme perjanjian luhur pula bukan dengan cara makar atau inviltrasi yang tidak fair.

Politik yang berorientasi pada kekuasaan hanya melahirkan konflik dan itu adalah ranah partai politik, kelompok pressure dan agregasi lainnya. Politik selalu berujung pada kekuasaan dan semua cara dihalalkan demikian Niccolo Machiaveli memberi nasehat kepada para pangeran dalam sebuah bukunya yang fenomenal Le Principe.

Kesejarahan politik kekuasaan berjangka pendek dan sesaat, tidak punya masa depan dan hanya menguntungkan segelintir orang atau kelompok, Keterbatasan jangkauan ini karena durasi kekuasaan juga cukup pendek. Lima tahun adalah waktu yang tak cukup untuk mengurai sebuah idealisme politik. Politik kekuasaan selalu melahirkan politisi yang tidak pernah akil balig ujar Kyai Haidar Nashir dalam pidato kebangsaan beberapa pekan lalu.

Politik kebangsaan yang dianut MUHAMMADIYAH adalah politik yang keluar dari sekat kelompok, ras, agama atau suku, bersifat universal dan holistik sebab cita-cita politiknya bukan untuk kepentingan kelompok tertentu tapi untuk semua. Bukan pula kekuasaan yang berdurasi, tapi terus menerus tanpa batas waktu.

Politik kebangsaan tidak terbatas oleh ruang dan waktu, politik kebangsaan berpihak kepada kepentingan umat bukan kepada rezim yang tengah mempertahankan kekuasaan atau kepada oposan yang ingin mendapat kekuasaan. Politik kebangsaan berpihak kepada orang-orang yang lemah diantara kamu (malakat aimanukum), kepada rakyat yang kurang makan, kurang pakaian, kurang terdidik dan yang dimarjinalkan. Terus berikhtiar mensejahterakan dan menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat tanpa memandang agama, suku, ras dan bahasa.

Realitas politik di MUHAMMADIYAH ternyata sebaliknya: politik kebangsaan dan politik kukuasaan tarik ulur berebut dominan. Dan muhammadiyah ditagih bijak memilih dan publik sedang menunggu MUHAMMADIYAH memilih politik yang mana ...

Wallahu a'lam

@nurbaniyusuf
Komunitas Padhang Makhsyar