Saat Anies Baswedan
mengatakan, kemiskinan di Jakarta berbeda dengan kemiskinan penduduk di
pulau-pulau terluar Indonesia, saya jadi teringat cerita alrmarhumah nenek
sewaktu masih harus mengurus kedelapan anaknya.
Kemiskinan saat ini
dihitung dari pendapatan. Misalkan, kalau ada yang pendapatannya dibawah
Rp20.000 per hari, maka masuk kriteria miskin. Padahal pendapatan segitu juga
belum cukup, sebulan hanya Rp600.000. Padahal rata-rata UMR diatas 1 juta.
Bahkan untuk hidup di Jakarta, uang 3 juta per bulan sudah pas pasan.
Zaman nenek saya,
miskin tidaknya sebuah keluarga tidak dilihat dari ketersediaan uang, melainkan
lahan. Karena kebutuhan makanan tidak selalu beli, melainkan bisa mengolah dari
kebun sendiri.
Keluarga nenek saya
di desa, meski tidak selalu punya uang, namun tidak masuk kriteria miskin.
Lahannya masih produktif. Mau masak singkong, sayur, menikmati buah, semuanya
tersedia di kebun. Hal itu yang mirip dengan suasana di daerah pedalaman, atau
pulau terluar.
Jadi benar apa yang
dikatan Anies Baswedan. Kemiskinan di Jakarta itu ekstrem. Dikarenakan
pendapatan kecil, tidak punya lahan produktif, setiap hari disuguhi kemacetan,
keruwetan, dan kesenjangan yang tinggi.
Jadi miskin di
Jakarta bebannya berlipat. Kebutuhan tidak selalu terpenuhi, namun disatu sisi
gemerlap kota, gaya hidup mewah dengan mudah mereka dapati. Beban psikologisnya
tak kalah berat.
Di daerah pelosok,
orang tidak selalu punya uang, namun mereka juga tidak selalu membeli semua
kebutuhan hidupnya. Misalkan ingin makan ikan, bisa memancing di sungai, ingin
makan sayuran tinggal petik, ingin makan buah juga tinggal ambil. Apalagi bagi
mereka yang tinggal di dekat hutan.
Sayangnya, kita
selalu mengukur kesejahteraan dengan mistar masyarakat perkotaan ala negara-negara
minim sumber daya alam. Padahal Indonesia adalah negara subur, dimana kebutuhan
perut disediakan oleh alam yang semestinya bisa diakses secara luas.
Kita digempur oleh
industrualisasi, sains dan kapitalisasi. Yang lebih mengerikan, kita digempur
oleh pola pikir hak milik. Privatisasi aset. Tanah-tanah luas dikapling oleh
kelompok tertentu. Padahal orang-orang zaman dulu, jika mereka sedang panen,
tetangga pasti dapat kiriman. Begitupun sebaliknya. Suasana saling memberi
adalah budaya kita.
Sampai urusan air
minum, yang dulu disediakan gratis di depan rumah. Kini air minum pun di
privatisasi, kita harus membayar jika ingin minum air putih. Sumur-sumur dan
sumber air dikelola oleh korporasi. Sementara pola pikir kita dibombardir oleh
sains, yang mengatakan jika air sumur tidak lebih sehat dari air kemasan.
Sungai-sungai
tercemar oleh limbah industri, ikan-ikan pun tak bisa hidup. Sungai tidak
jernih lagi untuk sekedar dibuat mandi. Maka dibuatlah kolam renang, yang
menyedot jutaan kubik air dari sumbernya. Ikan-ikan ditangkar dalam tambak yang
kemudian diperjual belikan.
Dulu sempat ada
protes perihal air di Jogja. Diantara hotel-hotel yang tinggi, mewah menjulang,
yang penghuninya bisa memanfaatkan air berlimpah untuk sekedar merendam diri,
rumah-rumah disekitarnya kesusahan air untuk sekedar diminum. Itu baru hotel,
belum rumah pribadi.
Di kota-kota
kesenjangan ekonomi begitu kentara. Ada orang rumahnya megah plus kolam renang
yang luas, sementara ada yang sangat miskin sampai gentong airnya pun kering.
Kalau begini kita
menyadari, kemiskinan muncul bukan karena takdir, melainkan tersistem. Gempuran
pola pikir yang ingin memiliki privat area, yang kemudian menciptakan
kapitalisme, orang berbondong-bondong merubah hak guna menjadi hak milik.
Negera pun kadang
memberikan ruang untuk itu. Hutan-hutan dikuasahi, digali tambangnya,
diserahkan ke investor demi meningkatkan APBN, namun sesungguhnya menggerus
kekayaan dan menciptakan kemiskinan sekitar. APBN yang besar menjadi santapan
empuk para koruptor yang juga punya otak kapital nan serakah.
Bagi kita yang
masih merasakan suasana kebersamaan semacam itu di desa-desa, patut kiranya
terus menjaga. Kita memang tidak bisa merubah secara drastis kondisi yang ada,
namun kita bisa mulai menggeser pola pikir kita soal miskin dan kemiskinan. []
Blitar, 27 Januari
2017
No comments:
Post a Comment