Meringankan Beban Negara

(Sekilas Mengingat Hubungan Muhammadiyah dan Pemerintah)

 

Haedar Nashir makan siang bersama Presiden Jokowi

Awal mula kepemimpinan Jokowi-JK ditandai dengan perubahan nomenklatur Kementrian, termasuk dimunculkannya satu Kemenko baru, yang saat ini dijabat oleh Puan Maharani, yaitu Menko PMK (Pembangunan Manusia dan Kebudayaan).

Kemenko ini sebelumnya memang tidak ada. Karena biasanya cukup dibawahi tiga Menko, namun khusus era Jokowi-JK, dengan alasan memperkuat Revolusi Mental, maka dibuatkan Kemenko PMK.

Kemetrian Pendidikan pun dipecah menjadi dua, yaitu Kemendikdasmen dan Kemenristek Dikti. Sebelumnya Kemendikbud membawahi semua level lembaga Pendidikan, mulai dari SD hingga Perguruan Tinggi. Sekarang Perguruan Tinggi dimerger jadi satu dengan Kemenristek, dan jadilah Kemeristek Dikti yang menterinya dijabat Prof. M. Nasir.

Sementara posisi Kemendikdasmen yang sebelumnya dijabat Anies Baswedan, kini beralih ke Muhadjir Effendy. Meski begitu, entah karena apa, nomenklatur dibawah Kementrian yang dipimpin Pak Muhadjir masih bernama Kemendikbud.

Masuknya Pak Muhadjir dalam kabinet kerja Jokowi-JK tidak terlalu memicu perdebatan, meskipun secara instingtif kita menyadari betapa terpolanya suara warga Muhammadiyah pada Pilpres 2014 silam. Terlebih partai yang secara historis dekat dengan Muhammadiyah, mengusung calon wakil Presiden.

Namun Muhammadiyah, sebagai institusi, memang tidak pernah terpola dalam kubu tertentu. Dalam sejarahnya, Muhammadiyah selalu mampu membina hubungan yang cair dengan penguasa, bahkan pada dua rezim otoriter, yaitu rezim Soekarno dan Soeharto.

Memang kita akan mengira jika hubungan Muhammadiyah dengan Pemerintahan Soeharto sempat memanas ketika Amien Rais memimpin aksi demonstrasi 98. Namun sebelum itu, hubungan Muhammadiyah begitu cair. Bahkan, tiga pos kementrian, yaitu Kementrian Agama, Pendidikan, dan Kesehatan, jarang lepas dari Muhammadiyah.

Hubungan Pak Harto dengan Pak AR Fachrudin yang kala itu sebagai Ketua Umum PP Muhammadiyah, juga sangat cair. Pak Harto sangat menghormati Pak AR, sampai beberapa kali meminta Pak AR menjadi Menteri Agama, namun Pak AR menolak, dengan alasan ingin fokus mengurus Muhammadiyah.

Hubungan Muhammadiyah dengan PDIP juga terbilang baik. Di era Megawati, Posisi Menteri Pendidikan dijabat oleh Prof. Malik Fadjar, yang juga mantan rektor UMM. Salah satu Anggota Dewan Pertimbangan Agung (sekarang semacam Dewan Pertimbangan Presiden atau Wantimpres) adalah Buya Syafii Maarif, yang kala itu juga Ketua Umum PP Muhammadiyah.

Sekarang di era Jokowi-JK, Prof. Malik Fadjar menjadi salah satu anggota Wantimpres yang konon wakil dari Muhammadiyah, sementara wakil dari NU sebelumnya adalah Alm. KH. Hasyim Muzadi.

Suami Megawati, Alm. Taufik Kiemas juga memeiliki kedekatan ideologis dengan Muhammadiyah, karena beliau putra aktivis Masyumi, sebuah Ormas dan Parpol yang dibubarkan oleh mertuanya sendiri, yaitu Soekarno. Bahkan Pak TK—begitu Buya sering menyapa—menjadi donatur utama ketika renovasi kembali Madrasah Mua’limin Yogyakarta, pasca rusak akhibat gempa 27 mei 2006.

Kedekatan beberapa tokoh Muhammadiyah dengan PDIP, tentu bukan tanpa alasan, jika mau mengaca pada sejarah. Bagaimanapun, Soekarno pernah menjadi anggota Muhammadiyah, mertuanya dari Fatmawati, adalah Pengurus Muhammadiyah bengkulu. Itu berarti, Kakek Megawati adalah aktivis Muhammadiyah.

Maka sangat disayangkan jika Megawati, yang menahkodai Parpol besar ditanah air, sepenuhnya “dilepaskan” dari Muhammadiyah. Beberapa tokoh Muhammadiyah yang dekat dengan PDIP, tentu tidak sesederhana karena faktor jabatan. Namun ada hal yang lebih besar dari itu, yang berkaitan dengan Umat dan Kebangsaan.

Memang, secara artikulatif, hubungan Muhammadiyah dengan Pemerintahan SBY tidak begitu harmonis. Bahkan SBY tidak pernah bisa hadir dalam setiap event besar Muhammadiyah, seperti Tanwir dan Muktamar. Meski sempat memberikan sambutan melalui teleconference pada Muktamar di Yogyakarta, 2010 silam.

Dipilihnya tokoh Muhammadiyah, Prof. Muhadjir Effendy sebagai Mendikbud, tentu bukan dasar pertimbangan dangkal, apalagi hanya faktor bagi-bagi kekuasaan. Muhammadiyah telah beramal sedemikian rupa demi meringankan beban negara, terutama dari sisi Pendidikan. Sudah banyak anak bangsa yang dididik oleh Muhammadiyah, dan kini berkontribusi di berbagai bidang.

Jika kedekatan Muhammadiyah dengan penguasa hanya diartikan sebatas gengsi kekuasaan, itu jelas keliru. Muhammadiyah jauh lebih tua dari parpol manapun, bahkan dari Indonesia sebagai negara (1945) atau sebagai sebuah bangsa (1928).

Pak Muhadjir, dengan pengetahuan dan pengalamannya selama di Muhammadiyah, masuk untuk membantu Pemerintahan, meringankan beban negara. Apalagi disaat negara menghadapi persoalan yang kian kompleks.

Mari kita doakan semoga Pak Muhadjir bisa menjalankan amanah dengan baik, dan bisa mengurai masalah pendidikan yang tak kunjung usai. Tentu ini merupakan bagian dari cara Muhammadiyah untuk berdakwah secara insitusional. Wallohu’alam

 

Blitar, 18 Mei 2017

A Fahrizal Aziz